Akhir-akhir ini diberbagai media sosial kerap diramaikan banyak aksi protes dari kalangan muda khususnya Milenial dan Generasi Z (Gen Z), salah satunya adanya tagar #demokrasidikorupsi atau #kamitidakpercayapemerintah yang marak diberbagai platform sosial media.
Pasalnya banyak milenial dan Gen Z tidak percaya dengan pemerintah dan cenderung apatis dan apolitis, mayoritas Milenial dan gen z menggangap politik sebagai urusan orang tua dan tidak menarik.
Meskipun demikian, tidak semua milenial dan gen Z acuh terhadap politik pasalnya Gen Z baru saja mengukir sejarah demi kebaikan bangsa sebut saja baru-baru ini Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan permohonan dari 4 (empat) mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta terkait dengan Presidential Threshold.
Hal-hal seperti ini tentu saja harus dipertahankan serta diharapkan dapat menginspirasi Milenial dan Gen Z lainnya bahwa melalui politik adalah jalan luhur memperbaiki bangsa dan Negara.
Dengan demikian partisipasi Milenial dan Gen Z dalam proses politik sangat penting bagi masa depan Negara sebab Milenial dan Gen Z ini merupakan tombak Negara. Selain itu menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pemilih yang tergolong Milenial dan Gen Z mencapai 56% atau sekitar 116,5 juta dari 204,8 juta daftar pemilih tetap (DPT).
Demografi ini tidak hanya besar jumlahnya namun juga mempunyai pengaruh unik terhadap lanskap politik. Namun sangat di sayangkan sekali lagi, bahwa pada pemilu lalu, banyak dari masyarakat Indonesia khususnya generasi milenials dan Gen Z ini tidak terlibat dan perpartisipasi dalam Pemilu atau memilih untuk tidak memilih (golongan putih/golput).
Hal yang harus Milenial dan Gen Z pahami dalam era globalisasi ini adalah bahwa suara mereka didengarkan oleh pemerintah, tak jarak aksi protes Milenial dan Gen Z diberbagai platform sosial media mendapat perhatian dari pemerintah sebab Milenial dan Gen Z ini dimungkinkan mendapat dan menyebarkan lebih banyak informasi, namun sangat disayang kan jika angka partisipasi politik Milenial dan Gen Z tidak dimaksimalkan.
Hal ini terjadi karena mayoritas Milenial dan Gen Z memiliki antusiasme politik yang tinggi namun tidak disertai dengan literasi politik yang memadai.
Generasi Milenial dan Gen Z tidak menyadari bahwa pentingnya partisipasi politik, peran lembaga pemerintah, dampak keputusan politik terhadap kehidupan, dll. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan sikap apatis dan pelepasan diri (disengagement), yang dapat berdampak buruk terhadap proses demokrasi di suatu negara.
Maka dari itu penting bagi Milenial dan Gen Z agar melek politik dengan dibekali literasi politik yang memadai, salah satunya terlibat dalam partai agar Milenial dan Gen Z memahami proses politik, dapat mengevaluasi kebijakan pemerintah dengan kritis dan tepat, dan ikut menjaga akuntabilitas pemimpin/calon pemimpin.
Dengan demikian, untuk menumbuhkan rasa ketertarikan politik dan meningkatkan angka partisipasi politik Milenial dan Gen Z maka penting untuk menciptakan peluang pendidikan dan keterlibatan generasi Milenial dan Gen Z dalam proses berpolitik itu sendiri. (-dnns)
